Pengadilan Negeri Lumajang

STOP GRATIFIKASI

Melaksanakan arahan Yang Mulia Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan di Bawahnya.

Articles

UU dan Peraturan

Published: Monday, 28 June 2010 11:33 | Print | Email | Hits: 2937

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu
Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2010 tentang Instruksi Keterbukaan Informasi pada Kalangan Peradilan
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 tentang KESEHATAN
Keputusan Mahkamah Agung RI No. 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 tentang PERLINDUNGAN ANAK
Penjelasan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 tentang PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANAN
Keputusan Presiden RI No. 5 Tahun 1996 tentang Diklat Prajabatan CPNS
UNDANG UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 Tahun 1951 tentang MENGUBAH "ORDONNANTIETIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
Perma No. 3 Tahun 2018 (Perma No. 3 Tahun 2018)