Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode 5 Tahun 2025 tentang “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”

STOP GRATIFIKASI

Melaksanakan arahan Yang Mulia Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan di Bawahnya.

Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode 5 Tahun 2025 tentang “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”

Published: Tuesday, 11 March 2025 14:44 | Written by Administrator2 | Print | Email | Hits: 125

Bertempat di Ruang Media Center Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB, Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB Ibu Redite Ika Septina, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB Bapak Armansyah Siregar, S.H., M.H., diikuti oleh Para Hakim dan Para Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Lumajang Kelas IB mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif Badan Peradilan Umum (Perisai Badilum) Episode 5 Tahun 2025 tentang “Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI secara daring melalui zoom meeting.